Tugas PKN

Muhammad Agung Prakaraa
X MIA 6

Bawa 'Duit', Massa Forum Peduli Pemilu Bersih Demo di Panwaslu DIY
Bagus Kurniawan

Jakarta - Gabungan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta yang tergabung Forum Peduli Pemilu Bersih menggelar aksi di kantor Panwaslu DIY, Sabtu (19/4/2014). Mereka menuntut berbagai kasus kecurangan pemilu seperti money politics dan penggelembungan suara diusut tuntas.

Saat aksi berlangsung di halaman kantor Panwaslu DIY di Jl Nyi Ageng Nis, massa yang berjumlah 10 orang itu mengenakan topi kerucut dan rompi kertas warna-warni. Mereka juga membawa duit-duitan menyerupai duit asli senilai Rp 50 ribu, Rp 5 ribu dan Rp 2 ribuan.

Dalam orasinya secara bergantian, massa menyoroti adanya berbagai praktek kecurangan yang dilakukan para caleg baik sebelum coblosan hingga proses penghitungan suara. Ada banyak kejanggalan dan kecurangan yang dilakukan KPPS hingga proses rekapitulasi melalui form C1. Namun semua itu tidak ada penyelesaian atau tindakan tegas dari Panwaslu DIY.

"Ada banyak temuan money politics sebelum coblosan dan praktek penggelembungan suara tapi tidak ada tindakan. Kami ingin Bawaslu menindak tegas kasus ini," kata Indra salah satu orator.

Sementara itu koordinator aksi Agung Widodo disela-sela aksi menegaskan pihaknya menginginkan agar kasus money politics yang terjadi di DIY diusut tuntas. Bawaslu harus menindak tegas terhadap caleg-caleg bermasalah.

"Demikian pula kasus penggelembungan suara saat penghitungan juga harus diusut tuntas. Ini praktik kecurangan dan menodai pemilu yang bersih karena tidak jujur," kata Agung.

Usai berorasi, Ketua Panwaslu DIY, M. Najib kemudian menemui para pendemo. Di hadapan massa, Najib menegaskan Panwaslu dengan mahasiswa dan rakyat punya visi dan misi sama yakni terlaksananya pemilu yang bersih. Pemilu perlu diawasi semua pihak termasuk perang penting mahasiswa.

"Panwaslu butuh dukungan banyak pihak untuk ikut mengawasinya. Semua pihak harus kawal untuk pemilu bersih," kata Najib.

Di akhir aksi, massa kemudian menyerahkan berbagai dokumen mengenai adanya dugaan praktik kecurangan pemilu agar ditindaklanjuti oleh Bawaslu DIY.

Sumber : detik.com

Alfian fajriansyah x mia 6

Tahun 2014 merupakan tahun penting untuk para politisi, karena pemilihan umum kepala daerah dan anggota legislatif akan digelar. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai dakwah, siap mendukung untuk meraih jabatan politik tersebut, termasuk dukungan kepada calon non-muslim.

"Secara prinsip, PKS dalam posisi menjadi parpol membuka diri bekerja sama dengan siapa pun. Siapa caleg kita, kami akan bekerjasama dengan partai manapun, suku apapun, dan agama apapun," kata Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid saat acara 'Refleksi Akhir Tahun 2012' di Senayan Jakarta, Jumat (21/12).

Menurut Hidayat, sikap terbuka PKS mendukung calon non-muslim, bukan menunjukkan kalau partai tersebut sudah melenceng dari tujuan awal pendiriannya. Namun PKS membuka diri menjalin komunikasi atau koalisi dengan pihak manapun. Asalkan tidak bertentangan dengan aturan dasar partai.

"Islam adalah terbuka, keterbukaan adalah jati diri dari Islam. Kalau PKS tidak terbuka, artinya PKS bukan parpol," kata Hidayat.

Hidayat mencontohkan ketika dia menjadi presiden PKS tahun 2000 silam, sudah ada politisi non-muslim yang didukung PKS dan menang dalam pemilihan anggota DPRD di Papua. Sebenarnya, bukan hal yang aneh jika PKS juga memiliki politisi non-muslim. Jika mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan PKS, semua menjadi sah.

"PKS sejak didirikan sampai hari ini adalah partai sama. 2008-2009 Yang terjadi, bukan PKS berubah azasnya dari Islam ke tidak Islam. AD ART sama, tidak ada yang berubah," ungkap Hidayat.